Labura, e-news. Usai unjuk rasa di DPRD Labura, masyarakat Pulo Dogom melanjutkan aksi unjuk rasa ke perusahaan pengolahan kelapa sawit (PKS) PT. Macro Sawit Jaya (MSJ).
Dalam unjuk rasa itu, warga meminta pengoperasian tungku bakar janjangan kosong (jankos) dihentikan. Sebab, kegiatan tersebut dianggap mengganggu masyarakat sekitar dalam mendapatkan udara segar dan ditambah lagi suara dari perusahaan tersebut sangat menganggu beribadah. Jumat (25/8/2023).
Salah seorang peserta unjuk rasa, Anggi Hasbi SH, kepada wartawan mengatakan, Keadaan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Sabtu, (26/08/2023).
“Oleh karena itu, negara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya,” ujarnya.
Akan tetapi yang menjadi perhatian Anggi Hasbi yang juga selaku Ketua DPK KNPI Kualuh Hulu ini tidak adanya kehadiran kepala desa (Kades) Pulo Dogom Rizal Parapat, dalam menjembatani masyarakat untuk menyampaikan tuntutan warganya kepada pihak perusahaan.
Padahal kita ketahui bersama pada saat unjuk rasa di depan perusahaan, masyarakat sangat menanti kehadiran sosok Kades yang bisa menyambung komunikasi agar bertemunya solusi antara masyarakat dan perusahaan.
“Saya menduga, bahwasanya kepala dese Pulo Dogom ingin tutup mata dan telinga terhadap permasalahan yang sedang disuarakan Masyarakat,” cetus Anggi
Bagaimana tidak tutup mata lanjut Anggi, sebab salah seorang security di PMKS PT MSJ Pulo Dogom yang merupakan Kepala dusun (Kadus) Huta baru desa Pulo Dogom dan diduga Kepala desa memiliki hubungan yang harmonis terdapat perusahaan tersebut. “Hingga tak berpihak kepada masyarakat”, pungkas Anggi. (EsR)